pemekaran desa. Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menyatakan bahwa rencana pemekaran desa baru tersebut hampir pasti akan gagal. pemekaran desa

 
 Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menyatakan bahwa rencana pemekaran desa baru tersebut hampir pasti akan gagalpemekaran desa  Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, 2) Persetujuan

Lihat juga. a. Judul. dari pemekaran desa dan kecamatan pada tahun 2006 yang sebelumnya hanya 9 kecamatan dan 172 desa. Secara. Pemekaran Wilayah Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Powerpoint desa. 470 jiwa dengan sebaran penduduk 68 jiwa/km². 724 desa di Jawa Timur). Jika jumlah penduduk kemudian bertambah lalu pemekaran desa pegunungan itu mengarah ke segala arah tanpa adanya perencanaan. Kode BPS. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga lebih menekankan pada dampak pemekaran desa, seperti penelitian. Dasar Hukum Pemekaran Daerah UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1). 409 jiwa atau 400 Kepala Keluarga (KK). Namun, karena peraturan pemerintah yang mengatur tentang Persyaratan pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Otonom belum ada,. Sebelumnya ramai di masyarakat bahwa pemekaran desa di Ponorogo gagal dilakukan karena adanya moratorium pemekaran desa. 019 desa tahun 2000 menjadi 73. 45/350/III/2018 tentang. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara. Najiyati et al. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. iv. belum di mekarkan karena belum ada usulan tentang pemekaran dari desa se-kecmatan Bantan. PEMERINTAH KABUPATEN TAKALARKECAMATAN GALESONG UTARADESA SAMPULUNGAN RANCANGAN PERATURAN DESA SAMPULUNGANNOMOR : 01Tahun 2012 TENTANG PEMEKARAN DUSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAMPULUNGAN Menimbang:Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemekaran Dusun dalam Wilayah Desa. Namun, apakah keputusan itu sudah tepat jika kondisi Papua masih seperti sekarang ini? Apa yang. Data potensi desa (podes) yang dirilis BPS memberikan gambaran peningkatan 11. Geografi. 055 jiwa/km². [1] [2] Kabupaten Ngada memiliki tiga suku besar, yaitu Suku Nagekeo, Suku Bajawa dan. 984,31 km². Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Likuefaksi Desa LoluPapua Barat Daya (disingkat PBD) adalah sebuah provinsi di Indonesia, dan merupakan pemekaran dari Papua Barat. 491 jiwa dengan luas wilayah 2. Untuk pelaksanaan tugas itu, Perpres Nomor 48 Tahun 2020 mengatur, BPN menyelenggarakan sebanyak 12 fungsi. 50 km sebahagian besar wilayahnya terdiri atas kawasan hutan adat, ladang (800. seiring dengan diberlakukan UU Otonomi Daerah terjadi pemekaran wilayah Kecamatan menjadi 21 Kecamatan. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA. Pada tahun 1984 – 1987 luas wilayahnya 37. Kepala DPMPD Dompu melalui Kasi Pengembangan Desa, Imran, SH menjelaskan, Dasar Hukum Pemekaran Desa yakni, Undang undang Desa nomor 16 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2014 serta Permendagri nomor 01 tahun 2017. Pembentukan dan Penamaan Desa Hasil Pemekaran Pasal 5 (1) Membentuk dua desa dari hasil pemekaran Desa Kampala. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Keadaan ekonomi di Desa Kaumbu ini memang tidak stabil karena kebanyakan penduduk setempat bekerja dibidang Pemekaran Desa Komba bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan kemajuan pembangunan. Mwengwetahui Faktor pendukung dan penghambat pelaksnaan Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. pemekaran wilayah desa pekuncen. Lihat Selengkapnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1. 22 tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang desa, merupakan konsekuensi logis dari maraknya tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi di segala bidang, utamanya segerah mengakhiri pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Jalan TGH. Lurah Bakti Jaya MADIH, SE NIP. 6. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 199. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Bidang Infrastruktur Di Desa Ketangkuhen Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli Serdang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau c. Desa Tarumajaya kemudian terus berkembang menjadi desa yang penuh potensi. 2094, kemendagri. 08 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Â. Desa / kelurahan. Proses Politik Pemekaran Daerah Kabupaten X; Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten X Tahun XXXX; Strategi Pemenangan Partai X dalam Pemilu Legislatif Tahun XXXX;. Pasal 6 (1) Wilayah Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur hasil pemekaran Desa Kampala meliputi: a. provinsi pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk daerah provinsi urutan terakhir. Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 18 kecamatan, 5 kelurahan, dan 160 Desa. Adapun dasar-dasar peraturan dan kesepahaman bersama mengenai pemekaran wilayah khususnya pemekaran Desa Batukuda adalah sebagai berikut: a. Sebelum pemekaran Desa Cibenda memiliki luas Wilayah ± 6. Menurut Peraturan Pemerintah No. 089 jiwa dengan luas wilayah 984,52 km² dan sebaran penduduk 2. 3. Kami tidak bertanggung jawab apabila terdapat perbedaan batas di lapangan dan penyalahgunaan atas data ini. Mengenai Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menegaskan : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang. 437 jiwa dengan kepadatan 2. PERPARKIRAN - PENYELENGGARAAN. 49 Sebelumnya Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari kesultanan bulungan sejak tahun 1731 yang. 502 jiwa dengan luas wilayahnya 4. Pada surat dengan nomor. Desa wisata memperlihatkan adanya potensi yang diunggulkan. Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 10 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 122 Desa dengan luas wilayah 10. Berdasarkan hasil wawancara untuk mengetahui bagaimanakah dampak pemekaran wilayah Kecamatan Tombariri Timur terhadap pelayanan public khususnya pelayanan administrasi kependudukan yang dalam penelitian ini di fokuskan pada pembuatan Kartu Keluarga yang dilakukan aparat pemerintah kecamatan Tombariri Timur kepada. CONTOH PROPOSAL PEMEKARAN DUSUN desa. RUANG LINGKUP KA1IAN Sosiologi Politik C. 800,00 5. Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menyatakan bahwa rencana pemekaran desa baru tersebut hampir pasti akan gagal. A. 887 jiwa/km². 07 RW. Permasalahan pemerintah desa yang pertama adalah berkaitan dengan keuangan. Pemerintah menyetop atau melakukan jeda sementara (moratorium) pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan di seluruh Tanah Air. Kepentingan aktor dalam proses pemekaran Desa O’o dalam penelitian ini adalah Panitia Pemekaran, Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, kandidat yang kalah tahun kemarin maupun individual masyarakat, mereka memperjuangan pemekaran dengan mengatas namakan kepentinganSalah satu alasan pemekaran wilayah ini adalah karena permasalahan akses. 2. Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat dari pemekaran desa merupakan tanggung jawab desa yang bersangkutan dan pemerintah daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemekaran kabupaten. 000. "Penyelesaian batas desa pada verifikasi di BIG (Badan Informasi Geospasial). 17 (2) Wilayah Desa Bendang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uas lebih lKabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton. kasus terkait dengan pemekaran wilayah atau pemekaran daerah masih menjadi poin penting yang sangat menarik untuk dibahas dalam kajian akademik. Kecamatan. Pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengeluarkan 13 perda tentang pemekaran desa/kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten. 3. 6/2014 tentang Desa. Dirjen Eko: Mari Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Emas admin - 2023-09-05 09:15:10 . Salah satu daerah yang mempunyai potensi yaitu Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Mengidentfikasi kepemimpinan pengelola saat ini 3. Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Desa wisata merupakan daerah sebagai tujuan untuk mengimplikasikan daya tarik, fasilitas, dan aksesbilitas yang menyatu dengan tradisi di masyarakat (Simanungkalit et al. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8. Manusia sebagai makhluk sosial memang membutuhkan yang namanya manusia lainnya Tidak ada manusia yang bisa tanpa adanya bantuan orang lain. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 482. Teknik Pengumpulan Data Observasi, Pemekaran Desa Sejak Berlakunya UU No. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan MBKM (Membangun Desa/KKNT) yang akan dilaksanakan di Desa berdasarkan sasaran RENSTRA Kemendes PDTT Tahun 2020 – 2024 dengan Kerangka Logis KKNT Desa Membangun. DOMPU – Sebanyak 14 Desa di Kabupaten Dompu mengajukan usulan pemekaran desa kepada pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemekaran Desa Watuagung memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dengan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil rxy = 0,934 dengan signifikansi = 0,000 yang menunjukan Sig. Pasal 70. Berbeda. Tujuan Penulisan Sesuai dengan amanat Undang-undang No. Permendes PDTT No. 529 jiwa dengan luas wilayahnya 2. Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa. Kerangka Logis KKNT/Desa Membangun dari KemndesPDTT Tingkatan Hasil Pernyataan Hasil Indikator Sumber Verifikasi GOAL. Connect:Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. go. 247,50 km² dan sebaran penduduk 14. 898 jiwa dengan luas wilayah 1. Pelayanan publik bidang kesehatan yang ditimbulkan dari pemekaran desa a) Pelayanan kesehatan dalam bentuk NPS b) Prinsip Pelayanan Kesehatan c) Kualitas Pelayanan 3. UU Desa No. Surat Keputusan (SK) BPD tentang pembentukan panitia musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2022 diterbitkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang. Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa. (Effendi, Nasrul. upi. 356 jiwa dengan luas wilayah 6. pdf), Text File (. Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22. Cimaung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 941. 620,92 km² dengan jumlah penduduk 167. 16 tahun 2007. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, rukun tetangga dan rukun warga merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan; Dan bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahan desa serta. Desa Sidamulya merupakan desa pemekaran dari Desa Cibenda, Kecamatan Ciemas sesuai dengan Peraturan Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Cibenda menjadi Desa Cibenda dan Desa Sidamulya serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang. Urban and Regional Planning Program, Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret. 11 kelurahan dan 159 desa dengan luas wilayah 5. ID, PONOROGO - Kabar pemekaran 5 desa di Kabupaten Ponorogo terancam gagal dibantah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 163 desa. 72 Tahun 1972 dan Persetujuan Permendagri No. Kedua kecamatan tersebut mengalami pemekaran seiring dengan bergulirnya reformasi dan perjalanan waktu yang berpengaruh pada tuntutan akan pemekaran. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab”serta Pasal 4 huruf f “Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”. 114, BN. 3. Pasal 3 (1) Wilayah Desa Bendang Raya dalam Wilayah Kecamatan Tenggarong, yang meliputi : Wilayah RT. Sebelumnya, rencana pemekaran 5 desa di Ponorogo, yang terletak di Kecamatan Ngrayun dan Slahung, terancam gagal. 688 desa, dari 62. Selanjutnya, Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali dimekarkan sehingga terbentuk 6 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya,. Keempat topik tersebut adalah:Berikut ini kami akan merangkum kumpulan format-format atau contoh-contoh SK Kades terbaru dan terlengkap. Pemekaran Desa sebagai wujud pengejahwantahan serapanaspirasi yang berkembang di masyarakat, idealnya dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sebuah keselarasanmeningkatkan kemampuan pemerintah desa memperpendek rentang kendali sehingga. 65 Hal ini dapat dilihat dari keempat indikator yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam menilai baik buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi pelayanan publik kepada masyarakat. 14 kelurahan dan 104 desa. penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. 13. Peraturan Daerah Kota Depok. Kecamatan Sunagi Raya Desa Mandor Desa Pawangi Desa Sebandut b. no nomor judul / tentang tanggal ditetapkan status unduh; 1. 616. Selama alur pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1); 9. tahun 2009 melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 tahun 2009 Nomor 212, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 05 tahun 2010 Desa Pandan Wangi didefinitifkan. go. UU ini mencabut UU Nomor 13 Tahun 1964, Perpu Nomor 2 Tahun 1964, dan Perpu Nomor 47 Tahun 1960. Terdapat penambahan 4 provinsi,. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Apabila ada pemekaran desa/kelurahan, maka status perkotaan/perdesaan desa/kelurahan baru, mengikuti. merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Sedangkan di dalam skripsi ini Pemekaran yang di maksud adalah Pemekaran. [2] [3] Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ketapang, adalah sebagai berikut: Air Durian Jaya. Kabupaten Sumba Barat pernah mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2007. Bagaimana cara mengusulkan pemekaran desa? bagaimana mekanismenya? lalu apa syarat-syaratnya? dan poin apa saja saja yang perlu disiapkan dalam menunjang bahwa Desa itu sudah bisa dimekarkan dari Desa Induk? pemekaran Desa memang tidak dilarang. JAKARTA, KOMPAS. Desa Suriamukti; 2. Destia Mustikasari. 944 jiwa dengan luas wilayah 1. 099. 727 desa, menjadi 75. Sebelum adanya pemekaran, desa sengkati mudo masih bergabung menjadi bagian wilayah dari desa sengkati kecil yang tepatnya berada di sebrang sungai. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b. 305,77 km² dengan tingkat. 07 rw. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan kepada Puspen Kemendagri, Mardiasmo menegaskan, Kemenkeu sudah meminta Kemendagri melakukan. 6 tahun 2014. (5) Pusat Pemerintah Desa Lappa Cinrana hasil pemekaran Desa Lamatti Riattang terletak di Dusun Mattiro Walie Pasal 705/Data-Jumlah-DOB-beserta-Kecamatan-Keluarahan-dan-Desa. Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemekaran Desa persiapan Tanah Merah maka Desa Tanah Merah secara resmi menjadi Pemerintahan Desa persiapan. 533 jiwa dengan luas wilayah 31. Semakin berkembang dan pesatnya kemajuan dan kepadatan penduduk suatu Desa tidak dipungkiri lagi, dalam mengoptimalkan roda pemerintahan terjadilah pemekaran-pemekaran Desa dari Desa Induk menjadi 22 Desa definitip yaitu : 1. A. 101,76 km² dan jumlah penduduk sebesar 64. Diantara potensi masalah yang bakal timbul setelah Desa baru terbentuk dari hasil pemekaran adalah tentang kekayaan atau. Mata pencaharian penduduk desa butu adalah sebagian besar adalah petani. Ali Batu Sepit Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83672. Pada tahun 2022, penduduk kabupaten Labuhanbatu berjumlah 508. Kata Layan sendiri diambil dari kata Cawilayan, Cawilayan merupakan salah satu nama. Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). com. 1. 2. (3) Dalam hal terjadi pemekaran Desa dan/atau Kelurahan, kode wilayah Desa dan Kelurahan induk tidak berubah, kode wilayah desa dan kelurahan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan urutan terakhir. Pemekaran Desa - Download as Word Doc (. Tabel 3. Disebutkan pada bagian kedua Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang tugas dan fungsi. 13 s/d 25. dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Semenjak ada pemekaran Kabupaten Pangandaran, maka saat ini wilayah Kabupaten Ciamis tidak memiliki pesisir pantai. (4) Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atauTunjangan Kepala Desa ADD 12 OB 1. Hubungan dengan manusia yang lainnya bisa dalam. 08 Desa Lagadar, sebagai pemekaran dari RT. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. 224,88 km² dan sebaran penduduk 2. 2. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa); Wilayah kerja yang memiliki akses. upi. Desa Panji Anom berdiri pada tahun 1973 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Desa ini merupakan pemekaran dari wilayah Desa Panji. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, 2) Persetujuan.